Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini, saat mengikuti Rapat Kerja bersama Kementrian UMKM di Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025). Foto: Farhan/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini, menyoroti mekanisme pembiayaan bagi pelaku UMKM yang terlibat dalam ekosistem Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu ia sampaikan saat Rapat Kerja (Raker) bersama Kementrian UMKM di Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025). 

Legislator Dapil Jawa Timur VII itu mempertanyakan  bagaimana implementasi program prioritas ini dapat berjalan efektif agar tak tidak membebani pelaku UMKM.

“Sebelumnya, rekan dari Kementerian UMKM telah memaparkan berbagai poin terkait Deputi Mikro-LPK UMKM, tetapi belum menjelaskan secara rinci dukungan terhadap pelaksanaan program prioritas dalam Asta Cita Presiden, termasuk sektor perumahan rakyat yang melibatkan Kementerian UMKM. Ini masuk ke dalam anggaran mana?” ujar Novita.

Ia juga menyoroti pernyataan mengenai pemberian pinjaman Rp500 juta bagi UMKM dalam ekosistem MBG.

“Mekanismenya bagaimana? Tidak semua UMKM memahami laporan keuangan dan manajemen finansial. Apakah mereka mampu membayar? Jika tidak dikelola dengan baik, bisa menjadi bumerang bagi UMKM,” tegasnya.

Tak hanya itu perempuan yang dikenal sebagai tokoh pemberdayaan perempuan melalui UMKM ini berharap kejelasan apakah pembiayaan ini akan dikelola oleh pemerintah daerah atau melalui Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA). 

"Saya meminta Kementrian UMKM memberikan penjelasan lengkap terkait skema pembiayaan yang jelas agar UMKM benar-benar terbantu dan program MBG dapat berjalan optimal tanpa menimbulkan risiko bagi pelaku usaha kecil," tutupnya. (bia/aha)